KONSULTASI PUBLIK KOMNAS HAM, KALAPAS I MEDAN HADIRI PENYUSUNAN PANDUAN HAK ATAS TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK

MEDAN – Dalam membuka hak publik untuk berpartisipasi dalam penyusunan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak, Kepala Lembaga pemasyarakatan Kelas I Medan, Maju A. Siburian turut hadir dalam kegiatan Konsultasi Publik pada Kamis (23/6),

MONITORING TINDAK LANJUT, DITJENPAS KUNJUNGI LAPAS I MEDAN TERKAIT PENCATATAN AMUNISI DAN SENJATA

MONITORING TINDAK LANJUT, DITJENPAS KUNJUNGI LAPAS I MEDAN TERKAIT PENCATATAN AMUNISI DAN SENJATA

MEDAN – Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menerima kunjungan Monev Tim Ditjenpas (keuangan dan BMN) terkait pencatatan amunisi dan senjata sebagai tindak lanjut temuan BPK, Senin Siang (13/6). Kegiatan tersebut sesuai dengan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS1.KP.04.01-1704 tanggal

LAPAS I MEDAN IKUTI SUPERVISI STANDAR REGISTRASI TAHANAN DAN ASISTENSI STANDAR ASSESMEN (PENILAIAN) DAN KLASIFIKASI TAHANAN

LAPAS I MEDAN IKUTI SUPERVISI STANDAR REGISTRASI TAHANAN DAN ASISTENSI STANDAR ASSESMEN (PENILAIAN) DAN KLASIFIKASI TAHANAN

Labuhan Deli – Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran Kemenkumham RI, Budi Sarwono memberikan penguatan kepada jajaran Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumut, yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Rutan kelas 1 Labuhan Deli, Selasa Pagi (07/06/202 Kegiatan yang dihadiri

DUKUNG PENGUATAN TUSI, LAPAS I MEDAN IKUTI PERHITUNGAN FORMASI DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN DAN PENGAMAN PEMASYARAKATAN

DUKUNG PENGUATAN TUSI, LAPAS I MEDAN IKUTI PERHITUNGAN FORMASI DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA KEAMANAN PEMASYARAKATAN DAN PENGAMAN PEMASYARAKATAN

MEDAN – Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan mengikuti kegiatan perhitungan formasi pada Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan dan Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan yang dilaksanakan Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Selasa (7/6). Kegiatan ini sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan